JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pihaknya melakukan kolaborasi dengan pihak BUMN untuk mengakselerasi pelayanan secara digital. Upaya tersebut merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan transformasi pada sektor pelayanan publik.
“Bapak Presiden RI arahannya adalah digitalisasi pelayanan publik, karena kalau digital pasti lebih cepat, lebih murah, transparan dan ujungnya adalah akuntabilitas,” ujarnya saat melakukan Audiensi dengan Bank Mandiri, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (05/01).
Dikatakan bahwa salah satu ekspektasi Presiden merupakan terwujudnya MPP digital, oleh karena itu hal tersebut menjadi prioritas Kementerian PANRB, dengan memastikan _digital structure, culture_, dan kompetensi dilakukan akselerasi sehingga semua urusan dapat dilakukan dalam satu genggaman.
Mantan Bupati Banyuwangi ini menyampaikan jika kolaborasi dengan BUMN diperlukan mengingat kemampuan serta teknologi yang dimiliki sangat baik, sehingga pemerintah dapat mengimplementasikan untuk kepentingan publik. Dengan penerapan digitalisasi seperti yang dilakukan Bank Mandiri, maka masyarakat memiliki pilihan untuk datang langsung ke pusat layanan yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) atau melalui MPP Digital yang akan dibangun.
Setidaknya terdapat tiga fokus pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan elektronik, pelayanan mandiri, dan pelayanan bergerak. Pelayanan bergerak diperuntukkan bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan digitalisasi, selain itu juga dapat bergerak lincah kemanapun hingga ke pasar tradisional.
Sementara itu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung rencana Kementerian PANRB dalam menindaklanjuti arahan Presiden untuk akselerasi pelayanan digital. Bank Mandiri telah meluncurkan _super app_ yang diberi nama Livin', dimana semua transaksi perbankan bisa dilakukan hanya dalam satu genggaman.
“Layanan secara fisik bisa datang ke cabang, kita buat sekarang Smart Branch yang didukung digital. Sehingga jika datang ke Smart Branch Mandiri sebelumnya karyawan 21 orang begitu menjadi Smart Branch hanya 7 orang, lebih banyak dilayani dengan teknologi atau mesin,” jelasnya.
Lebih lanjut hal yang dibangun di Bank Mandiri relevan dengan pembentukan MPP Digital. Kendati demikian tetap diperlukan layanan fisik untuk mendorong sosialisasi adanya _super app_ yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Untuk pelayanan bergerak dapat dibangun seperti Mandiri Mobile untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menyampaikan pembentukan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merupakan awal dari pembentukan _super app_ kedepan yang mengintegrasikan berbagai macam pelayanan. Saat ini pembangunan MPP sendiri masih terbilang silo antar satuan kerja, oleh karenanya diperlukan digitalisasi untuk mengintegrasikan layanan sebelum melakukan loncatan ke _super app_.
“Perlu ada prioritas apa semua MPP akan di jadikan model layanan _super app_, namun yang pertama adalah perbaikan bisnis proses di masing-masing MPP,” katanya.
Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan berdasarkan pengalaman serta apa yang dibangun Bank Mandiri menjadi sesuatu yang berharga untuk perbaikan pelayanan publik ke depan. Dari 103 MPP yang telah berdiri di seluruh Indonesia telah memiliki sistem masing-masing, sehingga perlu pengintegrasikan agar menjadi lebih baik.
“Harapan kami sebenarnya ada satu sistem dalam MPP sendiri yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan yang sudah ada,” jelasnya. *_(HUMAS MENPANRB)_*
